Tegas Soal Alsintan Pabrikan Madiun, Kementan: Sudah Beli Sesuai Kebutuhan

Editor: Reza P - Sabtu, 17 Desember 2022 | 18:00 WIB

Sariagri - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menanggapi video produsen alsintan PT Mitra Miharta yang memproduksi alat panen combine merk ZAGAA. Menurut Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Mohammad Takdir Mulyadi mengatakan video yang beredar tersebut tidaklah benar. Ia membantah bahwa tidak benar pemerintah tidak menindaklanjuti arahan Presiden pada 2015 lalu.

“Kami sudah membeli produknya berupa combine harvester (alat panen) kecil melalui anggaran APBD Jatim dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang berada di propinsi. Memang kita tidak membeli banyak, mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan,” Jelasnya, melalui keterangan resminya yang dikutip Sabtu (17/12).

Takdir mengungkapkan, bahwa pada produk combine harvester produksi perusahaan Madiun tersebut masih terdapat beberapa kendala teknis saat digunakan dan layanan purna jual. Hal ini menyebabkan pemerintah mendapat keluhan petani yang mendapat bantuan alat tersebut. Karena itu, pemerintah membatasi pembelian produk tersebut.

“Pembeliannya memang tidak tender, tetapi melalui e-katalog, dan pemerintah tentu membeli (mengadakan) barang sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang terbaik. Tidak hanya produk pabrikan Madiun tersebut, namun produk lokal lainnya juga kami perhatikan. Sesuai arahan Presiden kita gunakan produk dengan TKDN yang tinggi,” ungkapnya.

Pada tahun 2015, tim propinsi Jawa Timur mengadakan survei ke PT Mitra Maharta yg memproduksi ZAAGA (MERK CHK), karena ada edaran dari Pemerintah propinsi harus mengutamakan produk daerah. Oleh karena itu terjadilah kontrak dengan PT Mitra Maharta yang memproduksi ZAAGA dengan anggaran dari APBD, sejumlah 100 unit combine harvester kecil.

Pada tahun yang sama Kementan melalui dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, Dana APBN yg dilakukan daerah/Propinsi) mengalokasikan utk pembelian 400 unit combine kecil. Begitu pula pada 2016, Kementan melalui dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, dana APBN yg dilakukan daerah/provinsi) mengalokasikan untuk pembelian 600 unit combine kecil.

“Jadi tidak benar pemerintah tidak membeli. Bahkan tahun berikutnya masih dibeli produk tersebut. Namun produk yang dibeli tidak seluruhnya merk tersebut, karena keputusan produk mana yang dibeli sangat tergantung pada hasil survei tim provinsi, dan anggaran pemerintah yang terbatas,” pungkasnya.

Baca Juga: Tegas Soal Alsintan Pabrikan Madiun, Kementan: Sudah Beli Sesuai Kebutuhan
Balitbangtan Kenalkan Irigasi Otomatis Berbasis IoT di Food Estate Wonosobo