Jadi Basis di Asean, RI Perlu Beralih ke Industri Farmasi Berbasis Inovasi

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri, Gubernur Jawa Barat Kamil, serta Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir meluncurkan vaksin IndoVac di Kantor PT Bio Farma, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). (Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Editor: Yoyok - Senin, 23 Januari 2023 | 17:30 WIB

Sariagri - Indonesia berpotensi besar menjadi negara basis industri farmasi di wilayah Asia Tenggara. Untuk itu, kebijakan industri farmasi perlu beralih menjadi industri berbasis inovasi.

“Indonesia perlu memilih kebijakan industri yang tepat dan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung industri farmasi. Misalnya menambah anggaran riset dan pengembangan serta menggunakan fleksibilitas pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI),” ujar Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ronald Tundang di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Indonesia merupakan salah satu proponen pengusul obat dan vaksin Covid-19 sebagai komoditas publik melalui dukungannya atas pengecualian perlindungan hak atas kekayaan intelektual untuk obat dan vaksin Covid-19 berdasarkan Perjanjian Hak atas Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan Perdagangan (Trade-related Intellectual Property Rights Agreement/TRIPs).

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mendorong kemandirian industri farmasi, khususnya dalam produksi bahan baku obat (BBO), misalnya TKDN.

Pemerintah juga mewajibkan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kebijakan kedua adalah insentif fiskal, seperti pengurangan pajak dan pembebasan bea masuk bagi perusahaan farmasi yang akan memproduksi BBO.

 Pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak semisal pandemi

 Kebijakan industri, seperti TKDN dan insentif untuk industri BBO, dapat menambah harga obat dalam kondisi mendesak.

 Harga obat yang terjangkau dan kemandirian industri farmasi merupakan dua tujuan penting namun berbeda. Harga obat yang terjangkau dapat dicapai melalui impor BBO, sesuatu yang bertentangan dengan kemandirian industri farmasi.

 Kemandirian industri farmasi dalam jangka panjang memang dapat membuat harga obat terjangkau. Namun hal ini tidak mudah karena dibutuhkan kapabilitas riset dan pengembangan yang tinggi.

Ronald menyampaikan, ada beberapa opsi untuk mengembangkan industri farmasi yang dapat diambil Indonesia. Pertama, Indonesia bisa mengikuti jejak India dan China dengan memproduksi obat generik. Atau, Indonesia bisa juga mengikuti jejak Amerika Serikat dan Swiss menjadi pusat pengembangan riset dan teknologi.

“Sejauh ini Indonesia belum memiliki posisi yang jelas mengenai hal ini,” jelas Ronald.

Jika Indonesia memilih opsi pertama maka strategi yang perlu disiapkan adalah identifikasi obat paten yang akan segera habis masa berlakunya.

Provisi ini membolehkan produsen obat generik di Indonesia untuk meminta izin pemasaran menggunakan obat paten yang masih berlaku. 

Baca Juga: Jadi Basis di Asean, RI Perlu Beralih ke Industri Farmasi Berbasis Inovasi
Akhirnya, Vaksin Covid-19 IndoVac Buatan Dalam Negeri Diluncurkan

Provisi Bolar ini juga berlaku untuk opsi kedua. Banyak negara menggunakannya untuk kepentingan riset dan pengembangan.

Indonesia belum menjadi pilihan karena belum ada basis industri BBO serta kapasitas riset dan pengembangan yang masih rendah.

Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan kapasitas riset dan mengembangkan skala industri farmasi. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan anggaran riset dan pengembangan. “Saat ini anggaran riset dan pengembangan Indonesia merupakan yang terkecil di G-20, yakni 0,2 persen dari GDP,” pungkas Ronald.